PACITAN| Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, S.Sos., M.M angkat bicara terkait adanya dugaan mafia pupuk subsidi di Kabupaten Pacitan.
Diketahui bahwa, penyelewengan pupuk subsidi tersebut diduga dilakukan oleh salah satu oknum pengurus Kelompok Tani (Poktan) di Desa Bangunsari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yang terjadi sekitar dua minggu yang lalu.
Sebagai anggota DPRD yang notabenenya mempunyai fungsi pengawasan, terlebih sebagai Ketua Komisi II yang membidangi urusan tersebut, Rudi mengatakan bahwa akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk segera mengevaluasi hal tersebut.
“Kami selaku Ketua Komisi II yang juga membidangi dan bermitra dengan DKPP, yang pertama kami akan meminta untuk mengevaluasi terkait adanya oknum pengurus Poktan yang bermasalah. Harus ada evaluasi dibawah pengawasan dinas,” kata Legislator partai Demokrat tersebut, Rabu (19/2/2025).
Lebih lanjut, Rudi berharap pupuk yang akan di salahgunakan oleh oknum Poktan tersebut bisa kembali kepada para petani, jangan sampai tidak jelas kemana barangnya.
Pihaknya juga menekankan kepada dinas terkait untuk meningkatkan pengawasanya, dikarenakan permasalahan pupuk ini sangatlah penting terutama bagi para petani di Kabupaten Pacitan.
“Yang jelas terkait dengan permasalahan ini dinas harus tau, pupuk yang kemarin bermasalah jumlahnya berapa ton, kembalinya berapa itu harus jelas, dan dinas harus ikut bertanggungjawab mengawasi permasalahan itu,” ucap Rudi.
“Saya nanti juga ingin memperjelas kepada dinas terkait, kok sampai kebobolan ini seperti apa monitoring evaluasinya. Nanti saya akan tanyakan itu,” imbuhnya.
Anggota dewan dari dapil 6 tersebut juga mengingatkan kepada DKPP dan Satgas Pupuk untuk lebih memperketat mekanisme pengawasan dan evaluasiya. Bukan hanya ketika terjadi permasalahan, tetapi juga harus ada langkah-langkah pencegahan agar hal tersebut tidak terulang kembali.
“Satgas ini juga harus mulai bergerak. Bukan berarti karena ada kasus baru bergerak, tapi paling tidak, bulan depan nanti setelah ada pendistribusian pupuk saya akan minta data kepada dinas DKPP untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pendistribusian yang ada,” tegasnya.
Pihaknya juga akan mengevaluasi terkait dengan penyerapan pupuk subsidi yang ada di kabupaten Pacitan. Dan sebagai Ketua Komisi II, ia memastikan akan selalu memantau terkait dengan perkembangan dan permasalahan pupuk tersebut.
Dirinya berharap ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum kepada para mafia pupuk di Kabupaten Pacitan, supaya hal ini bisa memberikan efek jera. Tetapi, sepenuhnya ia menyerahkan proses itu kepada pihak yang berwajib.
“Kami nanti juga akan evaluasi ke dinas, bagaimana penyerapanya, kira-kira yang rendah daerah mana, kalau pupuk ada tapi penyerapan rendah permasalahanya apa, ini juga akan kami evaluasi ke dinas,” tandasnya.
