Sarolangun-Jambi-JejakkasusTV.com– Di tengah kondisi keuangan daerah yang menuntut efisiensi dan transparansi, publik justru disuguhi ironi: anggota DPRD Sarolangun sibuk melanglang buana dengan dalih kunjungan kerja, sementara hasil yang bisa dirasakan masyarakat? Nihil.
Anggaran perjalanan dinas terus mengalir, bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Tapi yang dipertanyakan rakyat adalah: apa manfaat konkrit dari semua itu? Apakah kunjungan itu benar-benar untuk memperkaya wawasan demi kemajuan daerah, atau sekadar jalan-jalan berkedok tugas negara?
Laporan hasil kunjungan tak lebih dari tumpukan kertas formalitas, tanpa tindak lanjut yang berdampak. Tidak ada terobosan kebijakan. Tidak ada inovasi daerah. Yang ada justru kemerosotan kepercayaan publik terhadap wakilnya sendiri.
Ini bukan soal iri terhadap fasilitas. Ini soal etika dan tanggung jawab. Rakyat Sarolangun butuh solusi atas persoalan air bersih, jalan rusak, pendidikan, dan pengangguran—bukan laporan perjalanan yang tidak menyentuh realitas lapangan.
Jika perjalanan dinas itu hanya menjadi rutinitas seremonial tanpa hasil, maka itu bukan lagi pengabdian, melainkan pemborosan. Dan ketika wakil rakyat mulai menikmati kenyamanan kursi jabatan tanpa memikirkan beban rakyat yang mereka wakili, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap amanat demokrasi.
Saatnya DPRD Sarolangun berhenti bersandiwara. Publik butuh bukti, bukan basa-basi. Butuh perubahan, bukan pemborosan. Jika tak sanggup menjadi solusi, minimal jangan jadi beban.
Sarolangun tidak butuh turis berlabel pejabat. Yang dibutuhkan adalah pejuang aspirasi rakyat.(Budiman)
