Home Ponorogo PONOROGO - Diduga Tak Punya izin, Aktivis LSM 45 Geram

PONOROGO – Diduga Tak Punya izin, Aktivis LSM 45 Geram

PONOROGO | Aksi pertambangan pasir diduga liar dan tak kantongi ijin kini marak di wilayah Ponorogo, salah satunya di wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, akan tetapi seolah olah aparat yang ada di wilayah tersebut terkesan tutup mata. Untuk membuktikannya, Muh. Yhanie Wijaya seorang aktivis LSM 45 bersama sejumlah awak media mendatangi lokasi yang diduga pertambangan pasir liar dan bodong yang ada di dukuh Bandel Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Ponorogo. Saat di konfirmasi di lokasi pertambangan, Muh Yhanie Wijaya aktivis LSM 45 mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menau terkait pertambangan tersebut milik siapa, tapi yang jelas, menurut Muh Yhanie dengan kondisi yang ada ini, saya yakin, ini pasti merusak iko sistem dan juga lingkungan yang ada,”ucap Yhanie Wijaya geram. Aktivis LSM 45 ini juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan komisi di DPRD Ponorogo yang membidangi hal itu segera bertindak tegas terhadap aksi pertambangan yang ada di desa Kemiri Kecamatan Jenangan Ponorogo ini. Pertambangan ini menurutnya, jika dibiarkan akan berbahaya dan akan berakibat fatal seperti bisa merusak pertanian, musibah longsor dan banjir. Sementara itu BD (inisial), salah satu penambang pasir di wilayah desa Kemiri Jenangan Ponorogo, saat di mintai keterangan melalui tilfun selulernya, mengaku pertambangan yang dikelolanya memang tidak berijin. Namun demikian dirinya berkelit bahwa lokasi yang diklaimnya tersebut bukanlah murni pertambangan karena luas arealnya hanya 15 meter kali 20 meter saja sehingga secara aturan tidak mungkin untuk diajukan ijin pertambangan.  Oleh karenanya, meskipun areal itu disebut sebagai pertambangan dirinya juga tak mengelak tapi sejatinya begitu. Menurut BD akan dibuat teras sering atau bertrap. Supaya nggak longsor sesuai permintaan pemilik lahan.”jelas BD nama samaran. Ditambahkan BD, sesuai ketentuan yang dia tahu bahwa syarat minimal pengajuan ijin tambang setidaknya memiliki luas lahan 5 hektar. Sementara areal tambang yang dipersoalkan dan sempat viral di medsos tersebut hanya memiliki ukuran lahan 15X20 meter persegi saja sehingga tidak memungkinkan untuk diajukan ijin. Berbeda dengan Pemkab Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo menyebut, telah mengeluarkan surat teguran dua kali kepada pemilik tambang pasir tersebut. Dalam surat teguran itu, pemerintah Kabupaten Ponorogo meminta kepada pemilik pertambangan pasir untuk menghentikan aktifitas pertambangannya. “Usai mendapat laporan dari masyarakat, selain kita meluncurkan dua kali surat kepada penambang, kita juga langsung turun untuk cek lokasi. Dan betul tidak memiliki ijin sesuai catatan di kantor,”ujar Sapto Djadmiko, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Dikatakan Sapto, dirinya memang tidak berhak menutup pertambangan tersebut karena itu kewenangan ada di Provinsi Jawa Timur, tetapi sesuai ketentuaan bahwa dirinya memiliki kewajiban mengingatkan soal dampak lingkungan jika suatu kegiatan atau aktifitas pertambangan tanpa memiliki ijin. “Maka saran saya adalah segera urus ijinnya dan jika sudah memiliki ijin sesuai ketentuan maka tambang bisa dibuka kembali, akan tetapi harus sesuai aturan pertambangan yang ada,”Jelas Sapto. JK TV Ponorogo – Melaporkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Recent Comments