PONTIANAK I Jejakkasustv.com -, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Alfian, M.M., membuka Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini digelar Hotel Orchardz Jalan Gajah Mada Pontianak pada hari Kamis (14/9/2023).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat untuk mendorong efektivitas, efisiensi pelaksanaan tugas yang harus kita jalankan terutama Pengelolaan Keuangan Daerah berupa Pemantauan dan Evaluasi terhadap Penyusunan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat dalam konteks optimalisasi peningkatan pendapatan asli Daerah dalam rangka penguatan desentralisasi fiskal dan monitoring evaluasi penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, Alfian mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar siap untuk memfasilitasi apa yang telah diamanahkan oleh Pemerintah pusat dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD khususnya di Kabupaten/Kota.
“Saya yakin seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Kalimantan Barat beriringan dengan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi bisa berjalan baik, sehingga tidak ada hal-hal yang menjadi prestasi yang kurang menguntungkan bagi provinsi secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah yang ada di Kabupaten/Kota”, ungkapnya.
Lebih lanjut dirinya menginginkan apa yang diselenggarakan pada hari ini dapat memberikan persepsi yang sama terhadap proses kerja evaluasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi terhadap Pelaksanaan APBD di Pemerintah Kabupaten / Kota.
“Kita ingin apa yang sudah ditetapkan oleh Permendagri 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Keuangan Daerah dimana menguraikan kondisi keuangan daerah itu sebagai kemampuan keuangan daerah atau pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan baik kemandirian keuangan, Fleksibilitas keuangan, Solvabilitas Keuangan Fasilitas Keuangan sebagian operasional maupun jangka pendek atau jangka panjang dan juga Solvabilitas layanan yang harus kita kerjakan”, tambahnya.
Tak hanya itu, dirinya mengharapkan dengan diskusi yang dilakukan nantinya, dapat memberikan pengalaman – pengalaman tersendiri bagi daerah dalam menghadapi dan bertukar pengalaman dalam menyelesaikan permasalah yang dihadapi di lapangan.
“Dengan kegiatan ini, diharapkan kita secara bersama-sama dapat mengurai persoalan yang kita hadapi untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang selama ini kita hadapi atas dasar kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten/Kota dan juga mungkin adanya pengalaman-pengalaman dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau daerah lain yang menjadi referensi kita untuk dapat terlaksananya APBD sehingga evaluasi yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan”, harapnya.
Di kesempatan tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat Drs. Ahmad Priyono M.M menjelaskan bahwa berdasarkan Program dan rencana kerja dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2023 difokuskan pada bidang tugas, wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang akan dilaksanakan Unit Kerja Bidang Keuangan dalam Hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Penyiapan dan fasilitasi terhadap APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan, Penyiapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Validasi Daerah Kabupaten /Kota, Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian defisit Kabupaten Kota berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan Batas Maksimal jumlah Akumulatif Pinjaman Daerah .
“Semoga dengan adanya kegiatan ini diharapkan Pelaksanaan Penyusunan APBD di tahun 2024 dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang telah diatur sesuai pedoman APBD tahun anggaran 2024”, harapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang mewakili dan unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota se- Kalimantan Barat, dan Para Narasumber dari BPKP Provinsi Kalbar dan Universitas Tanjungpura Pontianak, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ahmad Priyono, M.E., beserta jajaran.
Reporter : Hadysa Prana
Sumber : Adpim Prov Kalbar
