Jejakkasustv.com | Kepulauan Nias — 06 November 2025 – Langkah tegas diambil oleh SPPG Yayasan Dapur Prawira melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Arnol Putra H. Daeli, menghentikan sementara seluruh operasional dapur yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut. Pemberhentian sementara ini berdampak langsung pada 12 sekolah dengan total sekitar 3.292 siswa yang selama ini menerima distribusi makanan dari Dapur Prawira.
Dalam isi surat yang ditujukan kepada para kepala sekolah mitra, Arnol menjelaskan bahwa Dapur Prawira tidak dapat beroperasi karena adanya kendala teknis. Akibatnya, penerimaan manfaat program makanan bergizi untuk sementara ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
LSM GMICAK Apresiasi Langkah Tegas SPPG.
Ketua DPD LSM Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (GMICAK) Kepulauan Nias, Suar Natar Waruwu, A.Md, menilai penghentian operasional tersebut sebagai tindakan tepat dan diperlukan.
“Kami mengapresiasi langkah tegas SPPG. Situasi Yayasan Dapur Prawira memang sedang menjadi sorotan tajam publik, LSM, wartawan, dan aktivis,” ujar Suar.
Menurutnya, sorotan yang dimaksud merujuk pada beberapa dugaan serius yang kini mencuat, antara lain:
Pemecatan belasan pekerja secara sepihak tanpa surat resmi,
Dugaan bahan makanan busuk atau tidak higienis yang tetap dipaksakan untuk didistribusikan kepada anak-anak sekolah.
Suar menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan indikasi kuat bahwa pihak yayasan tidak profesional dan tidak teliti dalam mengambil keputusan, sehingga wajar bila SPPG harus turun tangan menghentikan operasional untuk sementara waktu.
“Ini sinyal bahwa ada masalah serius di internal Dapur Prawira. SPPG tidak mungkin menghentikan operasional jika semuanya berjalan baik,” tegas Suar, aktivis yang dikenal vokal itu.
Suar menegaskan, agar Badan Gizi Nasional Pusat mengambil sikap dalam melihat kondisi saat ini.
RDP Digelar, Namun Dinilai Tidak Hadirkan Solusi
Sebelumnya, Yayasan Dapur Prawira telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama belasan pekerja yang mengaku dipecat secara sepihak. Namun RDP tersebut justru menuai kritik karena dinilai lebih sebagai upaya pembenaran pihak yayasan dibanding mencari solusi bagi para pekerja yang terdampak.
Sejumlah aktivis menilai bahwa forum tersebut gagal menghadirkan titik terang mengenai:
alasan pemecatan,
hak-hak pekerja,
serta tindak lanjut penyelesaian perselisihan.
Publik Menunggu Langkah Berikutnya
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi tambahan dari pihak Yayasan Dapur Prawira mengenai:
alasan teknis penghentian operasional,
klarifikasi dugaan makanan tidak layak,
maupun tindak lanjut penyelesaian pemecatan pekerja.
Publik, elemen masyarakat sipil, dan para kepala sekolah mitra kini menunggu langkah konkret selanjutnya dari SPPG dan BGN untuk memastikan keamanan makanan serta keadilan bagi para pekerja.
Yason Cs
