Komisi III DPRD Tulang Bawang : Hentikan Aktivitas PT STTP

  • Whatsapp

Lampung | Jejakkasustv.com – Gejolak masyarakat yang menolak adanya pertambangan pasir laut berkedok program pendalaman alur laut oleh PT Sienar Tri Tunggal Perkasa (STTP) berkedok program Gubernur Lampung melalui Dinas Perhubungan Provinsi. Penambangan pasir laut berkedok pendalaman alur laut berlangsung di perairan laut Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas KabupatenTulang Bawang.

DPRD komisi III Tulang Bawang melakukan kunjungan kerja rangka pengecekan program pendalaman alur laut sungai Tulang Bawang di kampung Kuala Teladas. Komisi III DPRD yang turun langsung ke lokasi pendalaman alur laut sungai Tulang Bawang Hamdi dan Rengga Saputra serta didampingi Camat Dente Teladas Suratman, kedatangan komisi III disambut langsung para nelayan setempat, Selasa (31-8-2021).

Read More

Suratman menyampaikan “jadi apa yang disampaikan masyarakat pada waktu itu sudah di sampaikan juga kepada Dinas Provinsi, hanya sebatas menjambati atau fasilitasi dan memberikan laporan kepada pimpinan, untuk para nelayan mumpung ada anggota DPRD Komisi III yang bertugas sebagai mana dengan poksinya silahkan sampaikan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan yang ada”

Darmis, salah satu neyalan Kuala Teladas menyampaikan aspirasinya kepada DPRD komisi III, “harapan para nelayan Kuala Teladas hanya minta di hentikan pengerukan pasir, dngan alasan kami nelayan merugikan perekonomian, para nelayan dan lingkungan karena otomstis abrasi ombak semakin besar tandas nya.

Komisi III DPRD Tulang Bawang meminta PT STTP hentikan aktivitas tambang pair laut dan kepada Instansi berwenang lintas sektor OPD Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, mengevaluasi perizinan kegiatan pendalaman alur laut pelayaran yang merugikan para nelayan kampung Kuala Teladas. Mengingat telah melampaui perlindungan kekayaan laut yang di atur dalam Undang-Undang RI No 1 tahun 2014, babarnya Hamdi pada saat diwawancara awak media

Dan komisi III langsung berkunjung ke kantor PT STTP yang ada di kampung Kuala Teladas, Hamdi langsung bertemu dengan Mery staf/pekerja perusahaan.

Hamdi, “kami meminta kepada pihak perusahaan agar hentikan beraktivitas sejenak dengan ada gejolak pada saat ini, jangan abaikan kepentingan masyarakat setempat, kami tidak melarang para inspector berinvestasi berkerja di kampung Kuala Teladas mana kala ada kebaikan dan jelas ada manfaatnya, akan tetapi jika program ini akan merugikan masyarakat banyak dan yang akan di untungkan hanyalah oknum-oknum Pemerintah dan masyarskat maka kami akan bertindak tegas”, terangnya.

Mery, mungkin ada salah paham, mungkin bapak (komisi III red) belum pegang data nya, tetapi memang untuk sosialisasi sejak tahun 2019, dan izin nya kita ada enam mulai dari Dirjen Kelautan, MOU Gubernur, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas ESDM dan Kementerian ESDM semuanya sudah lengkap, lebarnya pendalaman alur 300x9KM dalamnya 7 meter pendalaman alur pelayaran, jelasnya.

Sambungnya, tadinya memang Pemerintah harus biayai APBN atau APBD karena tidak ada anggaran APBN atau APBD di MOU kan dengan pihak ke-3 baik pun hasil mau sampah, batu dan pasir apapun itu yang didalam pendalaman alur boleh dimanfaatkan oleh pihak ke-3 dan sudah kita lakukan sosialisasi di empat kampung yang terdampak. Cahyo / Pria Sakti JK TV Lampung melaporkan .

Video Hamdi Komisi III DPRD Tulang Bawang Hentikan Aktifitas Tambang PT. STTP

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *