Kantah Bangli dan Pengadilan Negeri Bangli Perkuat Sinergi, Siapkan Langkah Jelas untuk Koordinasi Eksekusi Tanah di Desa Penglumbaran
Bangli |- 30 Maret 2026 – Dalam upaya nyata untuk mendukung kelancaran dan keabsahan pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli melalui Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa serta Seksi Survei dan Pemetaan secara aktif menghadiri Rapat Koordinasi Eksekusi yang diselenggarakan di ruang rapat utama Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin (30/03). Kegiatan ini menjadi bukti konkret dari komitmen bersama antar instansi untuk memastikan setiap tahapan proses hukum di bidang pertanahan berjalan sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari kedua institusi tersebut tidak hanya bertujuan sebagai bentuk sinergi administratif, melainkan juga sebagai wadah strategis untuk menyamakan persepsi terkait interpretasi aturan serta langkah-langkah teknis yang akan diterapkan di lapangan. Menurut Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantah Bangli, yang tidak dapat disebutkan namanya dalam kesempatan ini, koordinasi seperti ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi segala bentuk potensi kendala sejak tahap perencanaan, sehingga pelaksanaan di lokasi tidak mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proses hukum.
“Kita menyadari bahwa kasus sengketa pertanahan tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh kondisi sosial dan kondisi fisik lahan di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara Kantah dan Pengadilan menjadi sangat krusial untuk memastikan setiap langkah yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan,” ujar perwakilan Kantah Bangli dalam sambutannya.
Pembahasan dalam rapat kali ini difokuskan secara khusus pada teknis pelaksanaan eksekusi terhadap sebidang tanah yang berlokasi di Desa Penglumbaran, Kabupaten Bangli. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian utama seluruh peserta adalah pemeriksaan kesesuaian antara data yuridis yang tercatat dalam berkas perkara dengan kondisi fisik lahan di lokasi, yang dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah constatering. Proses ini dianggap sebagai pijakan utama untuk memastikan bahwa obyek yang akan menjadi sasaran eksekusi benar-benar sesuai dengan deskripsi dalam dokumen hukum yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
Selain mengevaluasi kesesuaian data dan kondisi fisik, para peserta juga mendiskusikan secara mendalam tentang kesiapan seluruh komponen terkait dalam menjalankan proses pengosongan maupun penyerahan lahan. Hal ini mencakup persiapan surat pemberitahuan resmi kepada pihak-pihak yang terkait, koordinasi dengan aparatur desa setempat untuk memberikan dukungan sosial, serta penyusunan rencana tindakan yang jelas jika terjadi kondisi yang tidak diharapkan selama pelaksanaan di lapangan.
Tidak hanya itu, dalam rapat juga dilakukan identifikasi menyeluruh terhadap berbagai potensi kendala teknis yang mungkin muncul, baik dari aspek administratif seperti kelengkapan dokumen pendukung, aspek sosial seperti dinamika hubungan antar warga sekitar lokasi eksekusi, maupun aspek teknis operasional seperti akses jalan menuju lokasi dan kesiapan alat bantu yang diperlukan untuk proses pendataan dan penandaan batas lahan. Setiap potensi kendala yang diidentifikasi kemudian diikuti dengan pembahasan langkah mitigasi yang akan diterapkan oleh masing-masing pihak sesuai dengan bidang wewenangnya.
Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Bangli yang turut hadir menyampaikan apresiasi terhadap keikutsertaan Kantah Bangli dalam kegiatan koordinasi ini. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara lembaga peradilan dan instansi teknis seperti Kantah menjadi kunci keberhasilan dalam menegakkan hukum di bidang pertanahan, khususnya dalam penyelesaian sengketa yang telah melalui proses hukum lengkap.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam menangani kasus pertanahan. Dengan adanya dukungan teknis dari Kantah, kita dapat memastikan bahwa setiap tindakan eksekusi yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun teknis. Hal ini pada akhirnya akan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat,” jelas perwakilan Pengadilan Negeri Bangli.
Keterlibatan aktif Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dalam rangkaian koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mendukung program penegakan hukum nasional di bidang pertanahan, khususnya dalam upaya menyelesaikan sengketa yang telah mendapatkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Sinergi antara ATR/Badan Pertanahan Nasional dengan lembaga peradilan telah menjadi elemen penting dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang baik serta memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat luas.
Dengan adanya komitmen bersama untuk menjaga koordinasi yang baik dan berkelanjutan di masa mendatang, kedua pihak berharap bahwa setiap proses penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah Kabupaten Bangli dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini diharapkan tidak hanya akan mempercepat penyelesaian kasus-kasus sengketa yang ada, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan serta memperkuat dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya tanah di daerah.
Selain itu, melalui koordinasi yang terstruktur seperti ini, kedua institusi juga berencana untuk mengembangkan mekanisme kerja sama yang lebih terpadu di masa depan, termasuk dengan melakukan pertemuan koordinasi berkala dan pembagian tugas yang lebih jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[Amin]
