Tanah Karo l Jejakkasustv.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor terkait pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang KCC Kantor Bupati Karo, Selasa (10/02/2026).
Bupati Karo, Antonius Ginting, diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting. Rakor ini digelar sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya menyikapi penghapusan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Sumatera Utara yang memunculkan sejumlah keluhan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Selain membahas permasalahan tersebut, rapat juga bertujuan memastikan sinkronisasi kebijakan serta keberlanjutan anggaran UHC di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara agar program jaminan kesehatan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam pemaparan data per 1 Februari 2026, tercatat sebanyak 168.748 peserta pengalihan PBPU BP Pemda aktif kabupaten/kota telah dialihkan menjadi peserta PBI JK. Sementara itu, sebanyak 39.541 peserta pengalihan PBPU BP aktif tingkat Provinsi Sumatera Utara juga telah masuk dalam skema PBI JK.
Pengalihan ini dilakukan melalui mekanisme penggantian peserta PBPU BP Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.
Untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan JKN, pemerintah daerah didorong memaksimalkan data peserta pengganti dari beberapa sumber, antara lain peserta PBI JK yang telah dinonaktifkan, masyarakat non-JKN, serta peserta PBPU yang menunggak iuran. Seluruh proses pendaftaran tetap harus memenuhi persyaratan administrasi kepesertaan PBPU yang berlaku.
Melalui partisipasi dalam rakor tersebut, Pemkab Karo menegaskan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengoptimalkan Program UHC. Pemerintah daerah juga memastikan masyarakat Kabupaten Karo tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang berkelanjutan, merata, dan berkualitas.
Reporter : Jepri
