PONTIANAK I Jejakkasustv.com -, Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam gerakan “050523 Memanggil” melakukan aksi damai di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Mahasiswa datang dengan membawa berbagai poster dan spanduk yang menuntut, Jumat (Belum Lama Ini)
Wakil Ketua DPRD Yuliana, SM menerima kedatangan Massa Gerakan 050523 Memanggil di lobby utama Gedung DPRD yang didampingi oleh Ketua Komisi I Angeline Fremalco, SH, Anggota Komisi IV Petronela, S.Pd., M.Pd, Anggota Komisi II Hendri Makaluasc, A.Md, SE., M.Th, Anggota Komisi V Ritaudin, SE dan Lidya Natalia Sartono, S,Pd., M.Pd.
Dalam orasinya, massa yang tergabung dalam Gerakan 050523 memanggil menyerukan beberapa tuntutan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang menemui mereka. Bernardius selaku perwakilan massa menyampaikan bahwa aksi yang mereka dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, buruh dan petani untuk kesejahteraan yang lebih baik dan berharap DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapat memperjuangkan harapan masyarakat, buruh dan petani.
DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Yuliana, SM selaku Wakil Ketua DPRD merespon positif harapan dan tuntutan yang disampaikan oleh aliansi Gerakan 050523 yang dimana ini menyuarakan harapan yang begitu besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat secara umum. Ia berujar bahwa sudah seharusnya dengan Peningkatan Ekonomi yang terjadi kesejahteraan masyarakat juga dapat ditingkatkan sehingga pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat selaku pihak yang mengeluarkan Kebijakan secara Nasional dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khusunya masyarakat Kalimantan Barat.
Mengakhiri ucapannya, Yuliana, SM menyampaikan DPRD bersama Gubernur Kalimantan Barat akan melakukan evaluasi terkait kebijakan-kebijakan yang menyasar Masyarakat secara umum serta Hak Buruh dan Petani agar dampak positif yang diberikan lebih bermanfaat dan dapat dirasakan secara jangka panjang.
Mengakhiri orasinya, massa Gerakan 050523 memanggil menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang sudah dibubuhi tandatangan Perwakilan dari Aliansi, yang poin-poinnya terkait :
Cabut dan Batalkan UU Cipta Kerja ;
Cabut Permenaker No 5 Tahun 2023;
Tuntutan Upah Minimum yang layak bagi buruh;
Tingkatkan pengawasan dan Badan Pengawas Ketenagakerjaan terhadap hak-hak buruh perempuan;
Segera mengesahkan RUU PPRT;
Mendesak Pemerintah mengangkat seluruh Tenaga Honorer menjadi PPPk tanpa terkecuali;
Menolak tenaga Outsorcing, kontrak dan magang;
Memberikan jamoinan perlindungan terhadap buruh Migran Indonesia;
Mendesak Pemerintah membentuk UU perlindungan buruh perkebunan khusunya perkebunan Kelapa Sawit;
Memberikan jaminan harga dan naikkan harga komoditi milik petani;
Menghentikan Intimidasi, Kriminalisasi terror dan kekerasan oleh Aparat Negara terhadap masyarakat yang memperjuangkat hak-haknya;
Hentikan perampasan dan monopoli tanah dan laksanakan reformasi agrarian.
.Reporter : Hadysa Prana
Sumber : DPRD Prov Kalbar
