Home Mojokerto Diduga Proyek Siluman Di Desa Tawangsari Trowulan Diduga buat ajang Korupsi

Diduga Proyek Siluman Di Desa Tawangsari Trowulan Diduga buat ajang Korupsi

Jejakkasustv.com | Mojokerto – Proyek yang diduga bernilai miliyaran rupiah yang terletak di desa tawangsari kecamatan trowulan kabupaten mojokerto ini diduga proyek siluman.

diduga pembangunan rab beton dan pembangunan pagar tepi jalan di desa tawangsari kecamatan trowulan kabupaten mojokerto ini tidak terasparan dan tidak sesuai rab dan papan pemberitahuan pun tidak ada kepada masarakat guna untuk keterbukaan publik saat awak media mengkonfirmasi ketua pelaksananya di temui di rumahnya tidak ada dan pengawas pelaksana proyek tidak ada di tempat tetapi salah satu pelaksana pagar yang berinisial MO mengatakan

“Proyek ini di bentuk terdiri ketua anggota dan proyek ini di borongkan kepada sekitar 4 orang pelaksana atau pemborong terlihat untuk pembangunan pelengsengan tepi jalan beton cor terlihat untuk bahan pembangunannya untuk perbandingan campuran bahan tidak ada takaran dari pasir dan semen nampak terlihat untuk bangunan kelihatan terlalu banyak pasir dan semen tidak nampak bagitu terlihat yang mnjadikan bangunan rapuh atau kurang kuat.

Akan tetapi disitu agak adu cek-cok dengan media di karenakan H.ZA tidak merasa salah dengan proyeknya karena menurutnya dia sudah sesuai sudah di gali 30 cm untuk pondasi tetapi di lokasi hanya di gali berapa cm tapi pada waktu di tunjukkan ke tempat pembangunan pagar yang ternyata pembangunannya di kerjakan asal jadi atau pondasinya cuma di gali berapa cm H.ZA akhirnya meninggalkan tempat dengan terburu-buru dan akhirnya di tunggu tim tidak kembali.

Padahal Sesuai undang undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang ter diri dari 64 pasal salah satunya menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan atau bangunan pp 61 tahun 2010 di tetapkan pada 20 agustus 2010 tentang pelaksanaan undang-undang no 14 -2008 pasal 13 ayat (1) huruf A di jelaskan bahwah untuk mewujukan pelayanan cepat tepat dan sederhana dan dukumintadi (ppid) pasal 21 ayat (1) pp No 61/2010 di jelaskan bahwa PPID harus sudah di tunjukan paling lambat satu tahun sejak peraturan pemerintah ini di undangkan.

Dari penemuan awal kami berharap dari pihak penegak hukum kalau memang ini ada unsur pidana agar segera di periksa dan agar segera di investigasi.
Asmoroqondhi Mojokerto JKTV melaporkan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Recent Comments