Sarolangun.Jambi | jejakkasustv.com. – Dari viralnya berita sebelumnya yang berjudul, Giliran: Kejari Sarolangun terkesan mandul, rupanya ada udang dibalik batu yang dikemas kerja sama antara kejari dengan dinas kesehatan Sarolangun, sehingga dari laporan masyarakat yang di laporkan lembaga DPD Topan RI yang sampai saat ini belum jelas tindak lanjutnya, Rabu (7/5)
DPD Topan RI beberapa Minggu yang lalu melaporkan Puskesmas Limun terkait pengadaan obat dan alkes sebab obat dan alkes di Puskesmas pulau pandan Kecamatan Limun kehabisan stok.
Pada hari ini pihak DPD Topan RI yaitu, ketua Budiman. Mendatangi Kejari Sarolangun untuk menanyakan perihal laporan tesebut akan tetapi pihak terkait yang di tuju kasi pidsus dan kasi Intel tidak ada di kantor dan ini yang kedua kalinya pihak DPD Topan RI ke-Kejari tidak bisa bertemu dengan pihak terkait.
“Saya juga saat ini masih bertanya – tanya apakah laporan ini sudah ditindak lanjuti dan sudah diproses tentu sudah sampai mana,” ungkapnya.
Ia juga menanyakan. Kalau belum dipanggil sampai saat ini tentu itu jadi pertanyaan bagi pihak kami, ada apa dengan Kejari saat ini, kan ini jadi tanda tanya besar.
“Yang jadi saya anehkan saat ini, Kejati Jambi saja sudah banyak bongkar kasus korupsi akan tetapi kenapa Kejari Sarolangun terkesan mandul tidak ada progres dan gerakan yang masif, ingat pesan kejagung,” imbuhnya.
Tambhanya. Saya melihat beberapa media banyak juga yang mengekspos perihal pelaporan masarakat terkait korupsi akan tetapi Kejari Sarolangun tidak menanggapi semua laporan itu atau terkesan lalai.
“Harapan saya agar Kejari Sarolangun harus bertugas dengan peran dan fungsinya sebagai penegak hukum dan juga sekecil apapun permasalahan keadilan harus tetap ditegakkan yang salah katakan salah yang benar katakan benar,”pungkasnya. “Diutip dari media metro7″
Sedangkan salah satu warga menyoroti hal tersebut dari beberapa media yang mengekspose Kejari. ”Bahwa Kejari Sarolangun terkesan tidak obyektif serta terkesan ada permainan tutup buka buku,” ungkap salah satu warga enggan disebutkan namanya.
“Kalau ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat maka dengan itu Kejari harus profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tutup nya.
Penulis : (BUDIMAN&TIM)
