Tanjab | Bangunan Paviliun Hemodialisa di RSUD KH. Daud Arif, Kualatungkal, menjadi sorotan tajam setelah ditemukan adanya retak-retak pada beberapa bagian konstruksi. Padahal, bangunan yang menelan anggaran hingga 8 miliar rupiah ini baru selesai dibangun sekitar dua tahun lalu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas pembangunan dan perencanaan yang dilakukan, mengingat nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek ini mencapai Rp 7,999 miliar rupiah.
Menurut pantauan di lokasi, retakan terlihat jelas pada dinding dan beberapa bagian struktur bangunan. Beberapa warga yang ditemui di sekitar rumah sakit mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kondisi ini, mengingat fasilitas ini sangat penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
“Baru dua tahun dibangun, kok sudah retak begini? Ini kan bahaya, apalagi ini fasilitas kesehatan yang vital,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi hal ini, beberapa pihak menduga bahwa kualitas material yang digunakan dalam pembangunan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, perencanaan yang kurang matang juga disinyalir menjadi penyebab utama kerusakan ini, meskipun anggaran yang dialokasikan terbilang besar.
“Dengan anggaran 8 miliar, seharusnya kualitas bangunan ini bisa lebih baik. Ini jelas ada yang tidak beres dengan perencanaan atau pelaksanaan proyeknya,” kata seorang pengamat konstruksi yang dihubungi secara terpisah.
Kerusakan ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pasien dan tenaga medis yang menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu, anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembangunan paviliun ini juga menjadi sia-sia jika tidak segera dilakukan perbaikan secara menyeluruh.
Pihak RSUD KH. Daud Arif belum memberikan keterangan resmi terkait kerusakan ini. Namun, diharapkan pemerintah daerah segera mengambil tindakan cepat untuk melakukan investigasi mendalam dan perbaikan agar fasilitas kesehatan ini dapat berfungsi dengan baik dan aman bagi semua pihak.
Kondisi ini juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam memilih kontraktor dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap proyek pembangunan, terutama yang menggunakan anggaran besar. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek harus ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang.(tim)
