Jejakkasustv.com | Kepulauan Nias, Sumatera Utara — 03 November 2025 – Gelombang kecaman publik kembali mengguncang dunia sosial di Kepulauan Nias. Yayasan Dapur Prawira, mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program gizi anak sekolah — bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat generasi muda — kini diduga terseret dalam dua skandal besar: pemecatan massal karyawan tanpa prosedur dan dugaan pemberian makanan busuk kepada anak-anak sekolah.
Dua isu sensitif ini mencuat setelah laporan dari para mantan pekerja dan orang tua siswa yang menilai kinerja yayasan penuh kejanggalan dan tidak transparan.
Karyawan Dipecat Sepihak, Hak Tak Dibayar
Informasi yang dihimpun tim menyebutkan bahwa belasan karyawan Dapur Prawira diberhentikan secara sepihak tanpa alasan yang jelas.
Sebagian besar dari mereka mengaku belum menerima hak normatif sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Salah satu mantan karyawan menuturkan bahwa proses pemecatan berlangsung mendadak dan tanpa surat resmi.
“Kami hanya disuruh berhenti kerja begitu saja. Tidak ada penjelasan, tidak ada hak yang dibayarkan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Makanan diduga Busuk untuk Anak Sekolah
Lebih memprihatinkan, laporan juga muncul dari orang tua siswa dan mitra sekolah terkait dugaan pemberian makanan tidak layak konsumsi kepada anak-anak penerima program gizi.
Kasus ini diduga terjadi di SD Tohia Kota Gunungsitoli Sumatera Utara, dimana salah satu orang tua siswa sempat mempertanyakan langsung kepada pihak mitra yayasan.
“Kenapa ayam hari ini bau bangkai, Pak?” ujar seorang wali murid dengan nada kesal. Namun pihak mitra hanya terdiam tanpa memberikan jawaban yang memadai.
Sementara itu, seorang karyawan yang telah dipecat turut menguatkan dugaan tersebut.
“Benar, pernah ada ayam yang sudah bau busuk tapi tetap dimasak dan dibagikan ke anak-anak. Kami tidak punya pilihan karena ada perintah untuk tetap jalan,” ungkapnya kepada wartawan.
Temuan ini sontak memicu gelombang kemarahan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan dan akuntabilitas program gizi nasional di daerah.
Koordinator SPPI Nias: “Kami Akan Turun Langsung”
Koordinator SPPI Kepulauan Nias, Syukur Laoli, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kasus ini.
“Waduh, sangat disayangkan sekali, Pak. Kami akan mengambil langkah untuk menanyakan langsung kepada SPPG dan pihak yayasan terkait kejadian ini,” tegasnya melalui pesan WhatsApp pada 03 November 2025.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap peran media dan aktivis yang telah berani mengangkat persoalan ini ke ruang publik.
“Terima kasih kepada media, LSM, dan aktivis yang sudah menyuarakan masalah ini. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar ada kejelasan dan keadilan bagi para pekerja serta anak-anak sekolah,” tambahnya.
Ancaman Terhadap Citra Program Nasional
Sejumlah pengamat menilai bahwa jika benar terjadi, kasus ini bisa menjadi tamparan keras bagi kredibilitas program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang gizi nasional.
Program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak bangsa justru bisa berubah menjadi sumber penyimpangan dan pelanggaran moral jika tidak diawasi ketat.
“Ini bukan hanya soal makanan basi, tapi soal tanggung jawab moral dan integritas pelaksana program negara,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Medan yang enggan disebut namanya.
Belum Ada Respons dari Yayasan Dapur Prawira dan SPPG
Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan Dapur Prawira dan SPPG belum memberikan pernyataan resmi terkait isu yang mencuat ini.
Publik kini mendesak Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program gizi nasional.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan program sosial pemerintah. Harapan masyarakat sederhana: anak-anak sekolah mendapat makanan bergizi dan aman, serta pekerja dilindungi haknya.
Jika tidak ditangani cepat dan transparan, skandal ini bisa menjadi noda hitam dalam sejarah pelaksanaan program gizi nasional di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Tim#
