Jejakkasustv.com | Kepulauan Nias Sumatera Utara Gunungsitoli, 03/11/2025 –
Gelombang kekecewaan kembali menyeruak dari para mantan pekerja Yayasan Dapur Prawira.
Belasan karyawan yang sebelumnya dipecat secara sepihak tanpa prosedur yang jelas, hari ini (03/11/2025) mendatangi kantor SPPG dan pihak Yayasan Dapur Prawira untuk meminta kejelasan atas nasib mereka.
Namun, bukannya mendapat pelayanan yang layak, mereka justru merasa diabaikan dan tidak diterima dengan baik.
Menurut pantauan awak media di lokasi, kedatangan para karyawan disambut dengan sikap tertutup dan menghindar dari pihak SPPG maupun yayasan.
Beberapa perwakilan karyawan menyebut, pihak yayasan seolah “bersembunyi” dan enggan memberikan klarifikasi terkait pemecatan massal yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Kami datang baik-baik untuk menanyakan hak kami, tapi justru tidak ada yang mau menemui. Mereka malah seperti menghindar,” ungkap salah seorang perwakilan karyawan yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan.
Lebih mengejutkan lagi, dalam kesempatan yang sama, perwakilan karyawan membongkar adanya praktik tidak higienis dalam pengelolaan bahan makanan di dapur yang selama ini menyalurkan makanan untuk program gizi anak sekolah.
“Pernah terjadi bahan baku yang sudah tidak layak atau busuk tetap dipaksakan untuk dimasak dan diberikan kepada anak-anak sekolah, ini Jelas-jelas mencoreng program Bapak Prabowo Subianto sebagi Preseden RI” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa bahan baku seperti daging ayam yang digunakan tidak memenuhi standar juknis (petunjuk teknis), bahkan ukurannya terlalu kecil dari ketentuan yang seharusnya.
Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan serius tentang pengawasan dan tanggung jawab moral Yayasan Dapur Prawira terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi oleh siswa-siswa di bawah program tersebut.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Yayasan Dapur Prawira maupun SPPG belum memberikan tanggapan resmi terkait pemecatan karyawan maupun dugaan pelanggaran standar higienitas bahan makanan.
Masyarakat berharap Badan Gizi Nasional (BGN) serta Pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan untuk menindaklanjuti persoalan ini. Selain menyangkut hak tenaga kerja, isu ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak sekolah yang menjadi penerima manfaat dari dapur gizi tersebut.
Kasus ini menambah panjang daftar sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas program penyediaan makanan bergizi di bawah Yayasan Dapur Prawira. Jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya pelanggaran etika, melainkan juga potensi tindak pidana dalam penyalahgunaan dana dan standar layanan publik.
Tim#
